Jakarta - Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini menilai
peraturan presiden tentang pembentukan Satuan Kerja Khusus Pelaksana
Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) akan lebih menjamin kepastian hukum
dan kenyamanan usaha para kontraktor migas.
"Perpres yang tengah disusun pemerintah ini akan lebih memberi kepastian dan kenyamanan kepada semua termasuk investor," kata Rudi yang baru saja ditunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Kepala SKK Migas di Jakarta, Jumat (11/1/2013).
Rudi dijadwalkan dilantik sebagai Kepala SKK Migas pada Selasa 15 Januari mendatang setelah Perpresnya terbit. Menurut Rudi, SKK Migas akan lebih memberikan kepastian hukum karena tidak bersifat sementara lagi seperti SK Migas.
SKK Migas merupakan organisasi baru yang disiapkan pemerintah sebagai pengganti Satuan Kerja Sementara Pelaksana Hulu Minyak dan Gas (SK Migas). Institusi baru ini berbeda dengan Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) yang sudah dibubarkan Mahkamah Konstitusi, karena akan ada komisi pengawasnya.
"Ada pengawas seperti dewan komisaris di perusahaan. Jadi, tidak super body lagi," katanya.
Komisi Pengawas SK Migas tersebut beranggotakan antara lain Menteri ESDM, Wamen ESDM, Wamen Keuangan, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). SKK Migas yang berada di bawah Kementerian ESDM, akan melapor langsung ke Presiden.
Ia menambahkan, institusi baru baru tersebut sudah mengadopsi UU Migas yang baru nantinya. Sebagai Kepala SKK Migas, ia akan segera melakukan pembenahan dan mempercepat proses investasi dengan mengurangi masalah mikro.
"Perpres yang tengah disusun pemerintah ini akan lebih memberi kepastian dan kenyamanan kepada semua termasuk investor," kata Rudi yang baru saja ditunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Kepala SKK Migas di Jakarta, Jumat (11/1/2013).
Rudi dijadwalkan dilantik sebagai Kepala SKK Migas pada Selasa 15 Januari mendatang setelah Perpresnya terbit. Menurut Rudi, SKK Migas akan lebih memberikan kepastian hukum karena tidak bersifat sementara lagi seperti SK Migas.
SKK Migas merupakan organisasi baru yang disiapkan pemerintah sebagai pengganti Satuan Kerja Sementara Pelaksana Hulu Minyak dan Gas (SK Migas). Institusi baru ini berbeda dengan Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) yang sudah dibubarkan Mahkamah Konstitusi, karena akan ada komisi pengawasnya.
"Ada pengawas seperti dewan komisaris di perusahaan. Jadi, tidak super body lagi," katanya.
Komisi Pengawas SK Migas tersebut beranggotakan antara lain Menteri ESDM, Wamen ESDM, Wamen Keuangan, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). SKK Migas yang berada di bawah Kementerian ESDM, akan melapor langsung ke Presiden.
Ia menambahkan, institusi baru baru tersebut sudah mengadopsi UU Migas yang baru nantinya. Sebagai Kepala SKK Migas, ia akan segera melakukan pembenahan dan mempercepat proses investasi dengan mengurangi masalah mikro.
DIKUTIP DARI DETIK.COM
Menurut saya, mungkin seharusnya pemerintah tidak membuat organisasi-organisasi baru yang mengatur perMIGASan di Tanah Air. Faktanya di Indonesia, Tanah Air Tercinta kita ini terlalu banyak organisasi dan badan dalam pemerintahan, namun kinerjanya hampir bisa dikatakan kurang. Yang nampak justru malah keruetan birokrasi yang menambah jemu masyarakat. Apalagi dalam hal perMIGASan, prestasi Indonesia masih dirasa kurang karena pengolahan minyak mentah menjadi BBM di Indonesia masih jauh dibandingkan dengan konsumsinya.
Indonesia jangan hanya bisa bangga dengan produksi minyak mentahnya seperti yang bisa dikutip dari detik.com di bawah ini :
Jakarta - Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini yang akan
bergeser tugas menjadi Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan
Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yakin produksi minyak Indonesia
bisa mencapai 1 juta barel per hari di 2014.
"Pada pertengahan tahun 2014 produksi minyak bisa jadi 1 juta barel per hari," kata Rudi di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (11/1/2013).
Optimisme Rudi ini berdasarkan adanya tambahan produksi minyak dari Blok Cepu dengan kapasitas 165.000 barel per hari.
"Di sektor migas itu hasilnya lima sampai sepuluh tahun kemudian. Jadi apa yang kita lakukan saat ini hasilnya lima sampai sepuluh tahun nanti. Tapi pada 2014 dengan masuknya Cepu 165.000 barel per hari, produksi minyak akan tembus 1 juta barel per hari," ungkap Rudi.
Diakui Rudi, tahun ini adalah tahun terendah produksi minyak Indonesia. "Tahun 2013 produksi minyak plotting, atau mencapai titik nadir (terendah dalam sejarah produksi minyak Indonesia)," ucap Rudi.
"Pada pertengahan tahun 2014 produksi minyak bisa jadi 1 juta barel per hari," kata Rudi di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (11/1/2013).
Optimisme Rudi ini berdasarkan adanya tambahan produksi minyak dari Blok Cepu dengan kapasitas 165.000 barel per hari.
"Di sektor migas itu hasilnya lima sampai sepuluh tahun kemudian. Jadi apa yang kita lakukan saat ini hasilnya lima sampai sepuluh tahun nanti. Tapi pada 2014 dengan masuknya Cepu 165.000 barel per hari, produksi minyak akan tembus 1 juta barel per hari," ungkap Rudi.
Diakui Rudi, tahun ini adalah tahun terendah produksi minyak Indonesia. "Tahun 2013 produksi minyak plotting, atau mencapai titik nadir (terendah dalam sejarah produksi minyak Indonesia)," ucap Rudi.
Indonesia memang kaya dengan Sumber Daya Alam (SDA), termasuk yang tak terbaharui dengan cepat (Minyak dan Gas). Harusnya Indonesia dapat mensyukurinya dengan menghemat explorasinya dan mengolahnya secara optimal untuk digunakan dalam rangka mencukupi konsumsi dalam negeri. INDONESIA LEBIH KELIHATAN SUKA JUAL MENTAH BELI MATENG. Lagi-lagi peranan Pertamina sebagai BUMN yang diberikan wewenang oleh pemerintah untuk mengatur perminyakan. Seharusnya Indonesia dengan Pertaminanya lebih fokus dalam mengolah SDA Migas negeri kita yang Gemah Ripah Lohjinawi ini, bukan sibuk sendiri dengan meningkatkan produksi Minyak Mentah saja.
Mungkin seharusnya :
1. Kebanyakan badan yang mengurusi Per MIGAS an namun permasalahan BBM di negeri ini tidak tuntas-tuntas (Tikus Mati Kelaparan di Lumbung Padi), yang ada pengeluaran gaji, bonus, gratifikasi karyawan PerMIGASan semakin besar, apalagi para penggedenya (Beban Administrasi Pertamina termasuk gaji, bonus, dll = 8 Trilliun Rupiah per Tahun). Negara jugalah yang harus menanggung beban pengeluarannya. Seharusnya : Badan PerMIGASan yang ada lebih fokus dan optimal bekerja, sesuai dengan betapa BESARnya Gaji yang mereka peroleh, Apa yang mereka sumbangkan kepada NEGARA Indonesia tercinta ini?
2. Rakyat yang daerahnya dieksplorasi kurang tersentuh oleh kemakmuran. Kecenderungan lebih banyak jatah fee untuk tetek bengek oknum pejabat dan kroni yang menguruskan hak eksplorasi di daerah itu. Ekspatriat berdatangan dari luar negeri bersama budayanya yang bertentangan dengan budaya timur, harga kebutuhan menjadi tinggi akibat lahan pertanian yang sudah dialihfungsikan. Sementara pembangunan dan kesejahteraan cenderung disedot oleh Stakesholder pusat. Apa berkah yang diperoleh rakyat dan warga di daerah itu?
Seharusnya : Kemakmuran dengan pembangunan di daerah itu diutamakan, sebagai contoh : Blok Cepu - Bojonegoro sebagai penghasil minyak, daerahnya harus kebanjiran ketika musim hujan tiba dan kekeringan ketika musim kering tiba. Sungguh ironi bukan. Lihat pula freeport di Papua, Berapa emas yang berhasil digali??? Namun untuk sekolah saja penduduk di sana susah? Dengan tersedianya banyak fasilitas pembangunan yang dibutuhkan untuk kemakmuran rakyat dan warga di sekitarnya, akan memacu kesadaran warga untuk ikut serta menjaga dan melestarikan SDA yang mereka juga merasa memilikinya. BAHKAN ADA SEMBOYAN BERKEMBANG DI MASYARAKAT : LEBIH BAIK TIDAK USAH DIGALI SAJA, KAMI SUDAH BIASA HIDUP APA ADANYA, DARI PADA KAMI HARUS PEROLEH SISA-SISA DAN SAMPAHNYA SAJA.
Dengarlah pemerintah di atas sana, siapapun kalian, kami percaya pada kalian, namun jangan sia-siakan kepercayaan kami yang ada di sini. Jangan paksa kami, Bupati kami atau siapapun dari kami untuk menyerahkan SDA yang terkandung di dalamnya dengan alasan dan dalih untuk dikelola oleh negara. Padahal sebetulnya sebagian besar hasilnya dinikmati oleh para oportunis, calo, oknum para pembuat hak eksplorasi yang kian KAYA dari proyek-proyek sebelumnya.
Indonesia Butuh sosok Pahlawan yang benar-benar bersih dan berjiwa nasionalisme tinggi, tidak untuk Para Pejabat dan Pemimpin yang sibuk dengan BALAS JASA kepada para PENDANA KAMPANYE atas kemenangannya. MIRIS sekali rasanya SAUDARAku Sebangsa dan Setanah Air, Bangsa yang kaya dengan potensi harus jatuh oleh kelakuan bejat para oportunis dari Saudara-saudaranya sendiri.
Seharusnya : Kemakmuran dengan pembangunan di daerah itu diutamakan, sebagai contoh : Blok Cepu - Bojonegoro sebagai penghasil minyak, daerahnya harus kebanjiran ketika musim hujan tiba dan kekeringan ketika musim kering tiba. Sungguh ironi bukan. Lihat pula freeport di Papua, Berapa emas yang berhasil digali??? Namun untuk sekolah saja penduduk di sana susah? Dengan tersedianya banyak fasilitas pembangunan yang dibutuhkan untuk kemakmuran rakyat dan warga di sekitarnya, akan memacu kesadaran warga untuk ikut serta menjaga dan melestarikan SDA yang mereka juga merasa memilikinya. BAHKAN ADA SEMBOYAN BERKEMBANG DI MASYARAKAT : LEBIH BAIK TIDAK USAH DIGALI SAJA, KAMI SUDAH BIASA HIDUP APA ADANYA, DARI PADA KAMI HARUS PEROLEH SISA-SISA DAN SAMPAHNYA SAJA.
Dengarlah pemerintah di atas sana, siapapun kalian, kami percaya pada kalian, namun jangan sia-siakan kepercayaan kami yang ada di sini. Jangan paksa kami, Bupati kami atau siapapun dari kami untuk menyerahkan SDA yang terkandung di dalamnya dengan alasan dan dalih untuk dikelola oleh negara. Padahal sebetulnya sebagian besar hasilnya dinikmati oleh para oportunis, calo, oknum para pembuat hak eksplorasi yang kian KAYA dari proyek-proyek sebelumnya.
Indonesia Butuh sosok Pahlawan yang benar-benar bersih dan berjiwa nasionalisme tinggi, tidak untuk Para Pejabat dan Pemimpin yang sibuk dengan BALAS JASA kepada para PENDANA KAMPANYE atas kemenangannya. MIRIS sekali rasanya SAUDARAku Sebangsa dan Setanah Air, Bangsa yang kaya dengan potensi harus jatuh oleh kelakuan bejat para oportunis dari Saudara-saudaranya sendiri.